Tugasdan Wewenana Peradilan Militer Berdasarkan Pasal 9 UU. No. 31 Tahun 1997. Men gad ili tindak pidana yang dilak ukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : P r ajurit, ya ng b erdasarkan und ang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggo ta suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang- undang, ses praperadilanadalah salah satu dari wewenang yang ada pada pengadilan negeri guna memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan Kompetensiabsolut sebuah Pengadilan (kekuasaan kehakiman) diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 18 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Esensi dari kedua landasan hukum tersebut pada intinya mengandung makna bahwa kompetensi absolut tersebut : didasarkan pada lingkungan kewenangan; masing-masing 544LEX Renaissance NO. 3 VOL. 5 JULI 2020: 539-557 Hasil Penelitian dan Pembahasan Salah satu bidang yang saat ini cukup berkembang adalah bidang perdagangan bebas (free trade), termasuk perdagangan bebas antara negara-negara dunia ini, dimana secara prinsip perdagangan bebas ini diakui sebagai yurisprudensiperdata 634pk/pdt/2007 2007 peradilan umum (pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perburuhan antara penggugat dan para tergugat, sengketa perburuhan merupakan wewenang panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah (p4d) dan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p). DalamPasal 64 mengatur tentang pemberian wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengawasi pekeqaan pengacara dan notaris di daerah hukumnya. Salah satu tugas polisi adalah menciptakan keamanan antara lain dengan memberantas kejahatan dengan mengunakan rambu-rambu hukum yang berlaku untuk itu, keberhasilan dalam menekan tingkat Pengadilanperikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc. Rumusan Masalah; Berdasarkan alas an diatas, maka rumusan masalah yang saya buat adalah : Lantasapa tugas, fungsi, dan wewenang DPR? Menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 19 ayat 1 disebutkan DPR dipilih melalui pemilihan umum. Konstitusi Pasal 20 ayat 1, menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. A Proses Acara Mediasi. S ecara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Namuneksekusi yang dilakukan pengadilan negeri klas 1A di duga menyalahi aturan dan salah gunakan wewenangnya, betapa tidak objek yg di sengketakan antara Z Carli dhetan dan Yohanis M.sinlaeloe dkk, bukan lah tanah atau objek yang sebenarnya, melainkan objek yang di eksekusi adalah tanah atas hak milik ahliwaris keluarga suku oematan, yang E4Lfy. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkunganPeradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau KabupatenSimak lebih lanjut di -